Kunci Jawaban Latihan Soal Pendidikan Pancasila Kelas 8 Bab 3: Peraturan di Negaraku
Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan di sekolah menengah pertama. Dalam bab ketiga berjudul "Peraturan di Negaraku", siswa akan mempelajari berbagai konsep tentang aturan, tata tertib, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu para siswa belajar lebih efektif, berikut ini disajikan kunci jawaban dari beberapa soal latihan yang berkaitan dengan materi tersebut.
Fungsi Utama dari Adanya Peraturan
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai fungsi utama dari adanya peraturan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan soal yang diberikan, jawaban yang paling tepat adalah:
- B. Menciptakan ketertiban, keamanan, kedisiplinan, dan keadilan
Peraturan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Tanpa adanya aturan, kehidupan sosial bisa menjadi kacau dan tidak terkendali.
Sumber Aturan di Rumah
Soal berikutnya menanyakan tentang sumber aturan di rumah yang dibuat secara turun-temurun dari kakek-nenek dan diterapkan oleh orang tua. Jawaban yang benar adalah:
- D. Menjaga sopan santun dan kejujuran
Aturan seperti ini biasanya didasarkan pada nilai-nilai budaya dan moral yang telah lama dipegang oleh keluarga.
Pembuat Aturan di Sekolah
Pertanyaan ini bertanya tentang pihak-pihak yang tidak termasuk pembuat aturan atau tata tertib di sekolah. Jawaban yang benar adalah:
- B. Wali murid
Meskipun wali murid memiliki peran penting dalam pendidikan anak, mereka bukanlah pihak yang secara langsung membuat aturan di sekolah.
Tujuan Tata Tertib di Sekolah
Tujuan utama ditetapkannya tata tertib di sekolah adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter positif. Namun, ada satu poin yang tidak termasuk dalam tujuan tersebut, yaitu:
- C. Bersifat individualis
Tata tertib bertujuan untuk melatih disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama, bukan untuk mendorong sikap individualis.
Contoh Aturan Tidak Tertulis
Gotong royong yang disebut batobo di Riau atau sambatan di Yogyakarta merupakan contoh aturan tidak tertulis yang dibuat pada tingkatan:
- C. Tingkat RT/RW atau Desa/Kelurahan
Aturan seperti ini biasanya muncul dari kebiasaan masyarakat setempat dan dipatuhi secara bersama-sama.
Aturan Jam Wajib Belajar
Aturan jam wajib belajar masyarakat atau aturan pelayanan kependudukan di hari Sabtu diatur pada tingkatan:
- C. Tingkat Kecamatan
Kecamatan sering kali menjadi tempat penentuan aturan yang berkaitan dengan layanan publik dan aktivitas masyarakat.
Landasan Konstitusional Indonesia sebagai Negara Hukum
Landasan konstitusional yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam:
- B. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
Pasal ini menjadi dasar bagi sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Hubungan Tap MPR dengan Peraturan Perundang-Undangan
Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 (dan perubahannya), posisi Ketetapan MPR (Tap MPR) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berada di bawah:
- D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ini menunjukkan bahwa Tap MPR memiliki hierarki yang lebih rendah dibandingkan UUD 1945.
Peraturan dengan Kedudukan Paling Rendah
Peraturan yang kedudukannya paling rendah dalam piramida tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
- D. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan daerah kabupaten/kota memiliki tingkat kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan peraturan provinsi atau nasional.
Asas dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan
Asas yang mewajibkan peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang disebut asas:
- C. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Asas ini menekankan bahwa hanya lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang yang dapat membuat aturan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!