DPRD Minta Pemkot Bandung Tiru Kebijakan MBG di Cipongkor dan Cihampelas

Peristiwa Keracunan MBG Mengundang Keprihatinan

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat kini mendapat perhatian serius setelah sejumlah penerima di Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, mengalami keracunan akibat bakteri. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terhadap proses pengelolaan dan distribusi makanan dalam program tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu belajar dari insiden tersebut.

Menurut Iman, MBG adalah program nasional yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah. Namun, ia mengakui bahwa tidak semua pihak siap menghadapi tantangan di lapangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pihak pusat dan daerah agar dapat meminimalkan risiko.

Pengawasan juga menjadi fokus utama. Iman menyoroti banyaknya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang belum memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS). Meskipun demikian, ia menilai bahwa tidak bisa menunggu sertifikasi selesai. Oleh karena itu, dinas kesehatan di Kota Bandung diminta untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Tujuan dari pengecekan ini adalah memastikan bahwa standar minimal keselamatan terpenuhi. Iman menjelaskan bahwa kondisi fisik dapur, seperti kebersihan dan penyimpanan sampah, serta proses persiapan makanan, sangat penting. Jika proses terlalu lama, maka potensi makanan basi atau tidak bersih akan meningkat, berisiko menyebabkan penyakit.

Iman juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa di Kabupaten Bandung Barat. Ia menegaskan bahwa kasus serupa telah terjadi sebelumnya di SMPN 35 Kota Bandung. Ia berharap hal tersebut tidak terulang lagi. Menurutnya, tanggung jawab bersama diperlukan, terutama dari para penyedia makanan. Ia memperingatkan agar MBG tidak hanya dijadikan sebagai alat profit, tetapi juga dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.

Selain itu, Iman menekankan agar jangan sampai MBG diplesetkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Ia mengapresiasi langkah warga yang aktif melakukan pengawasan sosial. Menurutnya, karena kebanyakan dapur MBG berada di sekitar masyarakat, pemerintah tidak bisa selalu mengawasi secara langsung. Oleh karena itu, pengawasan bersama sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi.

Standar Keamanan Pangan yang Lebih Ketat

Cahaya Eka Pratiwi, dalam jurnal yang terbit di ResearchGate pada Juni 2025, menyarankan adopsi standar keamanan pangan yang lebih ketat, mirip dengan program sukses di Finlandia. Ia menyarankan agar undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik diberlakukan untuk program bantuan makanan berskala besar. Hal ini mencakup sertifikasi penyedia, pelatihan wajib bagi semua personel, termasuk sukarelawan, serta audit keamanan pangan yang berkala dan tidak terduga.

Cahaya juga menyarankan pembentukan badan pengawasan independen yang memiliki kewenangan penuh untuk memantau pelaksanaan MBG. Badan ini dapat melakukan inspeksi mendadak, pengujian sampel makanan, dan pelaporan langsung kepada publik tanpa intervensi politik. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan masalah keamanan pangan tidak lagi dianggap sepele.

Jika evaluasi menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan tidak dapat dikelola secara efektif dalam format program saat ini, pemerintah harus mempertimbangkan untuk menghentikan sementara program MBG atau melakukan penyesuaian besar-besaran. Misalnya, dengan membatasi cakupan geografis, mengurangi skala, atau mengubah mekanisme penyaluran hingga standar keamanan pangan dapat dipastikan sepenuhnya.

Cahaya menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak. Ia menekankan bahwa program MBG harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan dampaknya terhadap masyarakat.