Kritik Dekan FK Unsoed Terhadap Rencana RSPPU: Tumbuhkan Konflik Kepentingan Pendidikan Dokter

Momentum Dies Natalis Fakultas Kedokteran Unsoed untuk Menyuarakan Isu Pendidikan Kedokteran

Pada peringatan Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang digelar pada Sabtu, 25 September 2025, civitas akademika menyampaikan berbagai masalah serius terkait sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Acara ini menjadi wadah penting bagi para akademisi dan praktisi kesehatan untuk menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjalankan mandat pendidikan dokter.

Dalam forum tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran Unsoed, Dr. dr. M. Mukhlis Rudi Prihatno, M.Kes., M.Si.Med., Sp.An-KNA menyampaikan kritik tajam terhadap keberadaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang dinilai dapat menggeser tanggung jawab pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi ke Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Ia menegaskan bahwa pendidikan kedokteran sejak awal merupakan tanggung jawab utama perguruan tinggi. Jika pasal-pasal tersebut tidak segera direvisi, maka akan muncul konflik kewenangan yang nyata.

Menurut Mukhlis, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto direncanakan akan ditetapkan sebagai RSPPU berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Tengah. Rencana ini kemudian memicu ketegangan antara rumah sakit tersebut dengan Unsoed, khususnya terkait pembukaan program pendidikan dokter spesialis. Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan sekadar masalah teknis atau penundaan, tetapi murni karena RSUD Margono akan difungsikan sebagai RSPPU.

Mukhlis menilai bahwa situasi ini menunjukkan adanya risiko nyata dari pelimpahan fungsi penyelenggara pendidikan kepada rumah sakit. Hal ini membuka peluang besar terjadinya benturan antara kepentingan akademik dan layanan rumah sakit. Dengan menempatkan RSPPU sebagai alternatif pengendali penyelenggara pendidikan utama selain oleh perguruan tinggi, ada potensi besar terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan akademik dan layanan rumah sakit. Ia menegaskan bahwa kasus Unsoed–RS Margono adalah contoh nyata yang tidak boleh diulang di daerah lain.

Permasalahan ini saat ini tengah berproses secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Judicial review terhadap regulasi terkait tercatat dalam Perkara No. 143/PUU-XXII/2025, yang menguji Pasal 187 ayat (4) dan Pasal 209 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun Unsoed bukan pemohon langsung dalam perkara tersebut, persoalan yang dihadapi Unsoed menjadi contoh konkret dampak dari keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada 2 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR RI. Harapan Mukhlis adalah agar Mahkamah mengembalikan marwah pendidikan dokter kepada perguruan tinggi. Ia berharap langkah ini bisa menjadi titik balik dalam memperkuat peran universitas dalam pendidikan kedokteran.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si turut hadir dan memberikan dukungan moral bagi perjuangan Unsoed. Ia menyatakan siap membantu sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri PPA. Apabila ada kendala perizinan, ia siap memfasilitasi. Selain itu, ia juga berharap pada Dies Natalis mendatang, Unsoed sudah dapat merealisasikan pembukaan program studi spesialis baru.

Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr., menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, khususnya dari Menteri PPA. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah disampaikan Ibu Menteri. Ia berharap langkah ini menjadi penyemangat agar Fakultas Kedokteran Unsoed semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.

Mukhlis menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pendidikan dokter harus tetap berada di bawah kendali perguruan tinggi. Jika tidak, maka akan terus terjadi ketegangan seperti yang sedang berlangsung antara Unsoed dan RS Margono.