Forum Pendidikan dan Orang Tua Minta Polisi Selidiki Kasus Keracunan MBG di Jabar

Desakan untuk Pengusutan Kasus Keracunan MBG di Jawa Barat

Sejumlah guru dan orang tua siswa yang tergabung dalam berbagai forum pendidikan di Jawa Barat menggelar aksi menuntut pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan. Aksi ini dilakukan oleh Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan, bersama dengan beberapa forum lainnya di depan Gedung DPRD Jabar, pada Senin (29/9/2025).

Menurut Iwan, jumlah siswa yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi MBG telah mencapai ribuan. Dari data yang dikumpulkan, kasus keracunan ini terjadi di 10 kota/kabupaten di Jawa Barat. Dari 20 kasus yang tercatat, sekitar 5.000 siswa menjadi korban.

Iwan menyampaikan keheranannya terhadap tidak adanya transparansi dari aparat terkait dalam memberikan informasi tentang modus pelaku, identitas pelaku, serta penyebab kejadian tersebut. "Ini sangat aneh karena MBG ini nyaris tidak ada informasi terbuka dari pihak berwenang," ujarnya.

Keracunan MBG, menurut Iwan, merupakan bentuk kelalaian yang harus diusut agar tidak terulang kembali. Ia meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus ini. "Ini adalah tindakan kelalaian, pelanggaran pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hak asasi manusia," katanya.

Selain itu, Iwan juga mengkritik sistem pemeriksaan menu MBG. Menurutnya, guru tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Seharusnya, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melakukan tes terhadap MBG.

Iwan menegaskan bahwa dampak dari keracunan MBG bisa jadi berlangsung jangka panjang, baik secara fisik maupun mental. "Bisa saja keracunan itu menyebabkan serangan otak atau gangguan kesehatan lainnya di masa depan. Bayangkan jika anak-anak ini mengalami cacat seumur hidup akibat MBG, siapa yang akan bertanggung jawab?" tanyanya.

Sebelumnya, dugaan keracunan akibat MBG telah terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Garut, Cianjur, Sumedang, dan Bandung Barat. Di Bandung Barat, kasus ini terjadi dalam dua hari yang berdekatan, sehingga memperkuat kekhawatiran masyarakat akan keselamatan anak-anak.

Tuntutan Transparansi dan Keamanan Sistem MBG

Para guru dan orang tua siswa menuntut transparansi dalam pengelolaan MBG. Mereka menilai sistem pengawasan yang ada masih kurang memadai. Selain itu, mereka juga menyerukan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi gratis.

Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:

• Penyusunan SOP yang jelas untuk pengujian dan pengawasan MBG.
• Peningkatan koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan instansi terkait.
• Pelibatan ahli gizi dalam proses pemilihan bahan makanan.
• Pelibatan orang tua siswa dalam pengawasan dan evaluasi program MBG.

Selain itu, para aktivis pendidikan juga menyarankan agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan siswa sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Dengan adanya aksi ini, diharapkan dapat memicu perbaikan sistem MBG dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap program pendidikan yang berkaitan langsung dengan kesehatan siswa.