Utang Rp 1,7 T Tak Ganggu Infrastruktur dan Pendidikan Riau

Pemprov Riau Berupaya Lunasi Utang yang Menumpuk

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang berada dalam situasi yang cukup mendesak, mengingat adanya utang yang tertunda sebesar Rp 1,7 triliun. Utang ini tercatat sejak tahun anggaran 2024 dan baru diketahui setelah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan tahun tersebut. Akibat dari masalah ini, Pemprov Riau hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam pemeriksaan keuangan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penyelesaian utang bukanlah satu-satunya prioritas yang harus diperhatikan.

Salah satu program yang tetap menjadi fokus adalah Universal Health Coverage (UHC), yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Menurut Wahid, jika tidak ada tambahan pembiayaan, ribuan warga Riau tidak akan bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Kita memiliki kewajiban untuk menjaga UHC. Jika tidak ditambah dana, banyak masyarakat kita yang tidak bisa berobat. Oleh karena itu, hal ini harus kita prioritaskan,” ujarnya pada Jumat (26/9/2025).

Selain UHC, penggunaan APBD-P 2025 juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan utama di provinsi ini. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran tersebut.

Menurut Wahid, meskipun Pemprov Riau sedang menghadapi beban utang besar, belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Ia menegaskan bahwa semua kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus tetap dipenuhi.

Skema pembayaran utang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kas daerah. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Gubernur adalah jika pendapatan asli daerah (PAD) masuk sebesar Rp 10 miliar dalam sehari, maka sebagian dari jumlah tersebut akan dialokasikan untuk membayar utang. Hal ini dilakukan tanpa mengganggu kebutuhan rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai.

“Utang ini dibayar dari PAD yang ada. Oleh karena itu, kita terus berupaya meningkatkan PAD agar dapat membayar utang sesuai dengan pendapatan yang kita miliki,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, Pemprov Riau berharap dapat mengurangi beban utang sambil tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, pihaknya akan terus memantau realisasi anggaran dan memastikan bahwa semua prioritas yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.