Audiensi PGRI Ciamis untuk Menyelesaikan Polemik Pemberitaan
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ciamis menggelar sebuah audiensi dialogis yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk guru, aparat kepolisian, akademisi, dan wartawan dari berbagai organisasi media. Acara ini diselenggarakan di Aula Wisma Guru PGRI Ciamis pada Selasa 23 September 2025. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah sebagai ruang komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat pemberitaan yang menimbulkan ketegangan antara guru dan sekolah SDN 2 Sukanagara.
Ketua PGRI Ciamis, Edi Rusyana, menjelaskan bahwa audiensi ini bukanlah forum resmi seperti sidang, melainkan ruang terbuka untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah membangun komunikasi yang baik antara para pihak terkait.
Edi Rusyana menyatakan bahwa pemberitaan yang menjadi pemicu polemik diduga melanggar kode etik jurnalistik dan merugikan narasumber, yaitu para guru SDN 2 Sukanagara. Oleh karena itu, dialog dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak agar tercapai penyelesaian secara baik-baik.
Kepala SDN 2 Sukanagara, Irmayanti, secara tegas menyatakan keberatannya terhadap berita yang dianggap menodai nama baik sekolah. Dia menilai isi pemberitaan tersebut tidak akurat dan mengandung fitnah, salah satunya terkait tuduhan adanya akun dengan konotasi negatif yang dikaitkan dengan dirinya. “Berita itu tidak benar dan sangat merugikan nama baik sekolah serta saya pribadi,” tegas Irmayanti.
Di sisi lain, wartawan yang menjadi pihak pemberita menyatakan bahwa mereka sedang menjalankan tugas jurnalistik. Namun, saat melakukan konfirmasi ke sekolah, mereka tidak diterima dengan baik oleh pihak sekolah, bahkan kepala sekolah enggan menemui. “Namanya juga manusia kan, ada khilaf ada salahnya, kita kesal menunggu lama tapi kepala sekolah tidak mau menemui kami, sehingga kami agak marah dan berbicara kasar dengan guru yang ada,” ungkapnya.
Kepolisian Dorong Etika Profesi Wartawan
Dari sisi kepolisian, Narasi dari Polres Ciamis yang diwakili oleh Ichsan Permana mengungkapkan bahwa pengaduan terkait keluhan guru atas perilaku wartawan bukanlah kejadian yang pertama kali. “Hampir pengaduan dari setiap sekolah ya seperti itu, datang banyak, etika nya tidak dipakai, padahal setahu saya kan di profesi wartawan juga ada yang namanya kode etik yang harus diterapkan dalam pekerjaannya,” ujar Ichsan.
Ichsan juga mengungkapkan kekhawatiran terkait oknum yang mengaku wartawan tapi justru berperan seperti penyelidik atau bahkan hakim di lapangan. “Kalau misalkan ternyata bukan wartawan, hanya premanisme yang mengaku-ngaku maka akan kami tindak tegas,” tegasnya.
Ia pun meminta masukan dari kalangan wartawan bagaimana para guru membedakan antara Wartawan Indonesia dan yang hanya mengaku-ngaku. Sementara, perwakilan dari OKK Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Ciamis, Kayan Manggala, menyampaikan permohonan maaf mewakili seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Ciamis, kepada para guru atas kejadian yang membuat resah ini.
“Kami sangat menyesal dan menyayangkan ada orang yang mengaku wartawan hingga membuat resah para guru. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga minta pengertiannya, tidak semua wartawan seperti itu, di semua profesi juga kan selalu ada yang namanya oknum, bukan hanya di profesi wartawan saja,” katanya.
Cara Membedakan Wartawan Asli dan Palsu
Mengenai cara membedakan wartawan asli dan bukan, ia menegaskan bahwa wartawan Indonesia sudah dibekali pelatihan jurnalistik dan pemahaman kode etik jurnalistik, termasuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan). “Seorang Wartawan Indonesia pasti datang dengan sikap sopan, memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan menghormati hak narasumber untuk menolak wawancara. Kalau ada yang bersikap kasar, mengancam, itu bukan Wartawan Indonesia,” jelasnya.
Ia juga mengimbau jika ada intimidasi atau ancaman dari oknum yang mengaku wartawan, pihak yang merasa dirugikan dapat langsung melapor ke kepolisian. “Karena saya katakan tadi, jika betul wartawan Indonesia, ketika datang ke salah satu instansi, kemudian narasumber dari instansi tersebut menolak untuk diwawancara, kita harus hormati karena narasumber punya hak tolak, dan kita langsung pulang saja,” tukasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!