Usulan Peningkatan Struktur Pendidikan Keagamaan di Indonesia
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo HR Muhammad Syafi’i, mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Keagamaan dalam lingkungan Kementerian Agama. Usulan ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan memperluas akses pendanaan bagi perguruan tinggi keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perguruan tinggi keagamaan, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN), masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan anggaran yang cukup untuk pengembangan akademik maupun infrastruktur.
Menurut Syafi’i, posisi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan saat ini masih berada di bawah direktorat, bukan setingkat direktorat jenderal. Hal ini menyebabkan kendala dalam perolehan anggaran yang seimbang dengan perguruan tinggi lain yang langsung berada di bawah kementerian. Ia menegaskan bahwa banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan keagamaan, tetapi sering terhambat oleh masalah anggaran.
“Banyak sekali kesempatan yang harus direbut lembaga pendidikan keagamaan, tapi sering terhambat oleh anggaran. Tidak bisa berpacu dengan perguruan tinggi lain yang langsung di bawah kementerian,” ujar Romo Syafi’i di Antara Heritage Centre, Jakarta, Kamis (25/9/2025). Menurutnya, peningkatan struktur kelembagaan dari direktorat menjadi direktorat jenderal akan membantu mengurangi kesenjangan alokasi anggaran.
“Kalau lembaga di bawah menteri langsung, tentu anggarannya lebih besar dibanding yang di bawah direktorat. Maka, paling tidak kita naikkan setingkat menjadi Dirjen,” tambahnya. Selain itu, Syafi’i juga menekankan pentingnya penyatuan pengelolaan pendidikan tinggi semua agama di bawah satu direktorat jenderal. Saat ini, pendidikan tinggi Islam dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sementara pendidikan tinggi Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha ditangani masing-masing Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas).
“Penanganannya jadi terpecah. Padahal semua itu bagian dari bangsa ini. Kalau digabung, akan lebih efektif dan mudah mengorganisirnya,” katanya. Dengan penggabungan ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan.
Perluasan Pendidikan Kejuruan di Madrasah
Di luar isu perguruan tinggi, Syafi’i juga menyoroti perlunya penguatan pendidikan kejuruan di madrasah. Menurutnya, belum adanya madrasah kejuruan menjadi kekosongan strategis, terutama dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Ia menjelaskan bahwa jika ada madrasah kejuruan, alumni bisa langsung mengisi lapangan kerja yang dibuka melalui industrialisasi nasional.
“Bayangkan kalau ada madrasah kejuruan, alumninya bisa langsung mengisi lapangan kerja yang dibuka melalui industrialisasi nasional. Tapi hari ini kita belum punya,” ujarnya. Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan Direktorat Vokasi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat ini nantinya akan fokus pada pengembangan kurikulum dan infrastruktur madrasah kejuruan.
“Kita ingin madrasah punya spesialisasi. Ada madrasah program keagamaan untuk mencetak ulama, madrasah insan cendekia untuk ilmuwan, dan madrasah kejuruan untuk tenaga kerja terampil. Semua punya peluang sesuai minat dan kebutuhan bangsa,” katanya. Dengan adanya spesialisasi tersebut, madrasah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja berkualitas di berbagai sektor industri.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!