
Pemerintah Provinsi Lampung Berkomitmen Memperluas Akses Pendidikan di Wilayah Kepulauan
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah kepulauan. Salah satu contohnya adalah SMAN Pulau Legundi yang berada di Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Kunjungan kerja yang dilakukan pada Rabu, 24 September 2025 menjadi momen penting dalam pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SMAN Pulau Legundi. Dalam acara tersebut, peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan baru. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah provinsi dalam memastikan anak-anak di Pulau Legundi memiliki akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan harapan baru bagi masyarakat di daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa tujuan utama adalah memastikan semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, sehingga percepatan kemajuan pendidikan bisa dirasakan di seluruh pelosok Lampung.
Thomas juga memberikan motivasi kepada guru dan siswa agar tetap semangat dalam meningkatkan mutu belajar. Ia menekankan bahwa upaya pemerataan pendidikan menjadi fokus utama pemerintah provinsi melalui Disdikbud.
Beberapa program prioritas telah diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah Lampung Mengajar, yang merupakan penempatan guru berprestasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Program ini mencakup Kabupaten Pesawaran dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengajaran di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pendidikan non-formal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk menampung anak-anak yang putus sekolah. Terdapat pula Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi siswa kurang mampu dan yang menghadapi kendala jarak. Selain itu, pemerintah juga mengajukan revitalisasi sebanyak 86 satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB pada tahun 2025.
Gubernur Lampung juga menegaskan komitmen untuk membebaskan biaya pendidikan bagi puluhan ribu siswa di enam kabupaten. Selain itu, praktik penahanan ijazah siswa di sekolah negeri akan dihapus. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meratakan akses pendidikan di semua lapisan masyarakat.
Dalam kunjungan ke Pulau Legundi, Kadisdikbud didampingi oleh Kabid GTK, Kabid Pembinaan dan Ketenagaan, serta Kepala Cabang Dinas Wilayah II. Hadir pula sejumlah kepala sekolah di wilayah Cabdin II. Kehadiran mereka disambut hangat oleh pihak sekolah dan masyarakat setempat. Mereka berharap pembangunan ini dapat membawa dampak positif bagi masa depan anak-anak pulau.
Program dan Inisiatif yang Mendukung Pemerataan Pendidikan
Berikut beberapa program dan inisiatif yang dilakukan pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan:
- Lampung Mengajar: Penempatan guru berprestasi di sekolah-sekolah 3T.
- PKBM: Menampung anak-anak yang putus sekolah.
- Sekolah Rakyat: Memberikan kesempatan belajar bagi siswa kurang mampu.
- Revitalisasi Sekolah: Perbaikan dan pembangunan 86 satuan pendidikan.
- Pembatasan Biaya Pendidikan: Bebas biaya pendidikan bagi siswa di enam kabupaten.
- Penghapusan Penahanan Ijazah: Langkah untuk memastikan keadilan dalam pendidikan.
Dengan adanya program-program ini, diharapkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Lampung dapat meningkat secara signifikan. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang berkualitas.


Komentar
Tuliskan Komentar Anda!